OPINI : Pangan, Janji Politik yang terlupa di Pilgub Sulsel


BONETERKINI.COM.--    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah medan pertarungan segala aspek. Mulai dari partai politik, kekuatan figur, sampai pada adu gagasan.  Sehingga tak mengherankan, semua kandidat harus menyewa konsultan profesional untuk mendampinginya.  Peran konsultan politik ini sangat vital, sebab mulai pada branding personal, perumusan visi misi dan janji politik, sampai pada strategi pemenangan kandidat.

Realitasnya pilkada pun semakin kompleks. Sejak bergulirnya pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005 yang lalu, tawaran menjadi konsultan politik pun menjamur, menjadi jasa pemikiran, survey dan apa saja yang menjadi kebutuhan sang kandidat. Namun dalam perjalanannya  masih jauh dari cita-cita otonomi daerah, tetapi pada proses pendidikan politik dan administratif menunjukkan arah yang lebih progres. hal ini dengan lahirnya pemimpin-pemimpin daerah berkaliber nasional tentu ini merupakan hal yang positif, sebab masyarakat lokal dapat terlibat aktif dalam kegiataan politik, dengan prakarsa dengan public affairs menjadi kampanye politik calon kepala daerah. Tetapi kemudian bagi sebagian daerah masih kesulitan untuk merealisasikan mewujudkan cita-cita itu dalam kurun waktu satu periode kepemimpinan, sehingga seakan memberi sinyal bahwa untuk merealisasikannya harus dengan dua periode atau 10 Tahun.

Sepertinya ada yang keliru dari analisis konsultan politik pilgub Sulsel 2018 kali ini. Padahal pada umumnya, perumusan visi, misi dan program kandidat berdasarkan hasil survei terkait pemetaan potensi daerah serta kekuatan politik sang kandidat. Dimana wacana pendidikan, kesehatan, Lapangan kerja, birokrasi yang bebas korupsi masih menjadi janji politik yang diprioritaskan kandidat. Padahal berbagai potensi daerah yang potensial dikembangkan belum tersentuh oleh janji politik dari keempat kandidat yang bertarung dalam pilgub 2018 ini.

Kekeliruan kandidat dalam merumuskan visi dan misi politik tidak seirama dengan resources daerah, metode “menghalalkan segala cara” pun dilakukan dan tak jarang berujung buih akibat ketidakmatangan perencanaan. Sepertinya perumusan visi dan misi ini lebih berbasis pada kesukaan, bukan kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan.

Salah satu sektor yang belum tersentuh adalah sektor pertanian. Padahal mayoritas masyarakat sulsel masih bergantung pada pertanian, investasi pemilik modal kadang menjadi alasan beberapa program kemudian ditransaksikan oleh elit dan pengusaha, dalam kampanye masyarakatlah seharusnya menjadi target transaksi tersebut.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu penyanggah pangan nasional, ini seharusnya menjadi aset praga bagi para kandidat yang akan bertarung dalam perhelatan politk melalui pemilukada 2018, mengapa harus pangan? sebab trend integrasi ekonomi dan perdagangan global, pangan yang berbasis pada teknologi, informasi dan komunikasi, merupakan tuntutan koherensi antar negara juga untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan daya saing .sebagai daerah yang agraris sektor pertanian dapat memiliki peran dan kontribusi menurut hasil kajian kementerian pertanian diantaranya adalah, bahan pangan dan bahan baku industri, fungsi pelestarian lingkungan, sebagai sumber devisa, pasar potensial dan pendapatan serta tenaga kerja dan akumulasi kapital.

Pada tahun 2015 produksi meningkat 4,97% dengan nilai berkisar Rp. 15,73 T bahkan produksi jagung mencapai 18,11% dengannilai Rp. 11,191 T disisi lain produksi kedelai justru anjlok di angka produksi 0,8 pada tahun 2016 dengan nilai Rp. 0,07 T dibanding tahun sebelumnya diangka produksi 963,183. Skala nasional Tentu ini sangat menjanjikan jika mendapat perhatian setidaknya Sulawesi selatan adalah daerah dengan kuadran I dalam daya saing pertanian disamping Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Kalimantan selatan dan Kalimantan Timur. Dari data tersebut kemudian yang harus dijemput dan diindaklanjuti melalui program visis dan misi pada kandidat yang akan bertarung pada pilkada serentak 2018, sehingga kemudian program politik akan berdmpak sustainable bagi masyarakat, sejauh ini janji politik akan mati terkubur bersamaan dengan lepasnya tahta kekuasaan sebagai sang Kepala Daerah, padahal sejatinya suatu program yang menjadi kebutuhan publik harus tetap dipertahankan pasca pergantian kepemimpinan. Memang bukan hal yang mudah sebab tidak cukup hanya bersumber melalui kepemimpinan yang inovatif tetapi juga membutuhkan dukungan political will melalui kebijakan sarana dan prasarana level pedesaan, investasi penelitian melibatkan peguruan tinggi, peningkatan kapasitas SDM,  penganggaran selain itu kerjasama lintas sektor baik oleh kementerian pertanian, PU, BPS, Perindustrian, perdagangan dan istansi lain nya membangun kolaborasi dan stabilitas sosial politik (Keamanan, ketertiban dan kerawanan sosial) tidak kemudian saling melempar tanggung jawab seakan tidak ada yang bersedia bertanggung jawab.

Sebab lembaga publik tidak ada yang berdiri sendiri tentu saling terkait, agar kemudian isu agrikulture dijadikan perhatian serius, agar pangan sulsel dapat memiliki daya saing kompetitif tentu memerlukan formulasi kebijakan antar sektor dan multidisiplin sosial dan ekonomi, sebuah program tanpa dukungan kebijakan hanya akan menjadi obrolan ideal di warung kopi sehingga tidak ada rantai nilai yang terbangun terkait pertanian, selama ini pula kekurangan terletak pada upaya peningkatan volume dan nilai ekspor tapi juga harus ada peningkatan kinerja di semua tingkatan agar dapat meminimalisisr impor produk pertanian. Pertanian hanya salah satu dari sekian banyak kewenangan yang menjadi desentralisasi sehingga inovasi pada sektor pertanian harus berorientasi pada peningkatan produktivitas.


      Berjanji saja pun belum tentu direalisasikan. Apa lagi memang tak disentuh dalam visi dan misi kandidat. Ini menandakan bahwa pertaruhan pangan kita dimasa depan semakin suram. Kandidat masih memiliki waktu untuk mempertegas komitmennya terkait pengembangan pangan, begitu pun rakyat masih memiliki kesempatan memilih kandidat yang peduli dengan rakyatnya. Visi dan misi kandidat adalah kontrak politik kepada rakyat. Pelajari, pahami dan memilihlah pemimpin yang visioner dan inovatif untuk Sulawesi selatan yang lebih baik.

Penulis : Ali Anas (Awardee LPDP Program S3  FISIPOL Universitas Hasanuddin)
Editor      : Anugrah

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.