BONETERKINI.COM - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Bone menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini. Gerakan moral ini menyuarakan evaluasi total terhadap sejumlah kebijakan strategis nasional serta mengkritisi mandeknya penyelesaian persoalan lokal di Kabupaten Bone.
Jenderal Lapangan aksi, Arfah Ramli, menegaskan bahwa turunnya mahasiswa ke jalan merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah benar-benar berpihak pada kemaslahatan rakyat.
“Kami hadir bukan untuk menghambat program pemerintah, tetapi untuk memastikan setiap kebijakan yang dijalankan itu efektif, transparan, dan akuntabel. Evaluasi adalah pilar penting dalam proses pembangunan,” ujar Arfah dalam keterangan resminya, Kamis (17/6)
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dua program strategis nasional yang tengah berjalan. Pertama, mereka mendesak evaluasi ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menilai program ini memerlukan pengawasan berlapis agar tepat sasaran dan bebas dari potensi penyelewengan.
Kedua, aliansi mahasiswa juga menuntut transparansi dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut mereka, arah pelaksanaan program tersebut harus dikembalikan pada khittah pembangunan ekonomi arus bawah, yakni memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Tidak hanya membawa isu nasional, Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Bone juga menuntut komitmen serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) Bone terkait rentetan persoalan domestik yang dinilai belum rampung.
Beberapa poin krusial yang dideklarasikan di depan umum meliputi Layanan Dasar Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bone, Praktik Tambang Ilegal di Kabupaten Bone, Penyalahgunaan BBM Subsidi di Kabupaten Bone, Pengangkatan 17 Tenaga Ahli di Kabupaten Bone, Polemik Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bone.
Sebagai agen perubahan (agent of change) sekaligus mitra kritis pemerintah, kelompok mahasiswa ini mendesak Pemda Bone untuk segera membuka ruang dialog konstruktif guna merumuskan solusi konkret.
“Kami mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mengawal Kabupaten Bone ke arah yang lebih maju dan transparan. Aspirasi yang kami bawa adalah murni suara masyarakat yang tersumbat, dan ini harus segera ditindaklanjuti,” pungkas Arfah.
Massa mengancam akan terus mengawal isu-isu tersebut dan menjanjikan gelombang gerakan yang lebih besar jika tuntutan dialog dan evaluasi ini diabaikan oleh para pemangku kebijakan.
