BONETERKINI.COM - Pemerintah Kabupaten Bone Sulawesi Selatan bersama Landscape Alliance (sebelumnya -ICRAF) menggelar Konsultasi Publik Pengelolaan Bentang Lahan Berkelanjutan.
Konsultasi publik melalui Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial Kabupaten Bone ini, dibuka oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.,di Hotel Helios, Watampone, Selasa (14/7/2026).
Selain dihadiri Direktur CIFOR-ICRAF Indonesia Dr. Andree Ekadinata, juga dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten Bone H. A. Yusuf, S.IP., M.H., perwakilan Direktorat Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Rektor Unim Bone, perangkat daerah, akademisi, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), sektor swasta, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Konsultasi publik ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rencana Induk Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Bone yang akan menjadi pedoman pengelolaan enam sub-lanskap secara berkelanjutan melalui pendekatan perhutanan sosial.
Direktur CIFOR-ICRAF Indonesia, Dr. Andree Ekadinata, sangat mengapresiasi kerja kemitraan yang telah terjalin selama lima tahun bersama Pemerintah Kabupaten Bone.
Andree menjelaskan bahwa sejak bulan lalu, CIFOR-ICRAF Indonesia resmi menggunakan nama operasional Landscape Alliance. Walau berubah nama, namun lembaga ini tetap mengemban misi yang sama, yakni mendorong pengelolaan bentang lahan berkelanjutan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.
“Selama kurung waktu lima tahun, kami merasakan komitmen yang sangat kuat dari Pemerintah Kabupaten Bone. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk membangun pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan. Kini kami hadir dengan nama Landscape Alliance, tetapi semangat dan tujuan kami tetap sama, yaitu memperkuat pembangunan lanskap yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” tegas Andree.
Menurutnya, program yang dilaksanakan di Kabupaten Bone merupakan bagian dari kerja sama internasional yang didukung Pemerintah Kanada. Tentu dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan kawasan berbasis masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bone, H. A. Yusuf, mengatakan bahwa penyusunan dokumen IAD telah melalui sejumlah tahapan, termasuk diskusi teknis yang dilaksanakan pada 6–7 Juli 2026 lalu.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bone sangat berpeluang menjadi daerah ketiga di Indonesia yang memiliki dokumen Integrated Area Development secara komprehensif.
